Maraknya gerakan demo yang dilakukan oleh ormas Islam di Jakarta hingga berjilid-jilid, merupakan gerakan yang perlu diperhitungkan eksistensinya. Tapi sayangnya, pemerintah memiliki rujukan tersendiri dalam menimbang tiap pergolakan yang disebabkan ormas Islam itu. Tentu untuk mengambil tindakan demi memegang teguh keutuhan NKRI, pemerintah selalu melihat sikap NU-Muhammadiyah untuk dijadikan rujukan utama. Sebagai ormas Islam yang lahir dan ikut berdarah-darah membangun dan membentuk serta menjaga NKRI.
Oleh karenanya, ormas Islam di Indonesia yang tidak masuk dalam wadah NU-Muhammadiyah akan terkucilkan. Hadirnya gerakan demo atas nama Islam, tanpa dukungan resmi dari kedua ormas ini, akan menjadi ancaman bagi pemerintah. Dan itu terbukti setiap kali jilid demo beraksi, berujung penangkapan.
Alternatif bagi ormas Islam yg baru muncul di Indonesia tanpa melalui wadah NU-Muhammadiyah, jika memang benar ingin memperjuangkan dakwah ke dalam pemerintahan. Jadilah partai, biar lebih efektif. Dengan menjadi partai, ormas itu bisa lebih efektif menerima aspirasi umat, bisa efektif menyampaikan aspirasi dalam legislatif ataupun menerapkan dalam eksekutif. Karena dengan menjadi partai, sudah dijamin bisa bersaing secara fair, berjuang mendapatkan jatah legislatif maupun eksekutif. Bahkan bisa mengajukan calon pemimpin sendiri. Bukan melalui jalur belakang jadi makelar aksi masa demonstrasi, sesuai pesanan pemilik modal dan pada momen tertentu saja.
Sedangkan jika mau berdakwah ke akar rumput masyarakat di daerah, buatlah fasilitas syiar dakwah melalui pendidikan madrasah dan masjid sebanyak-banyaknya. Tapi yang jelas harus siap menghadapi, masyarakat yang sudah memiliki tradisi dan nilai lokal. Tentunya akan bersaing dengan NU-Muhammadiyah yang sudah mengakar kuat di daerah. Dan itu akan menjadi tantangan, bisakah lepas dari genggaman NU-Muhammadiyah atau mencair ikut kedalam koridor dua ormas ini?